Artikel pertama kerangka kompetensi kecerdasan artifisial untuk guru menyiapkan landasan: mengapa kerangka ini dibutuhkan, siapa sasarannya, dan bagaimana kaitannya dengan kerangka kompetensi TIK yang sudah ada. Artikel ini melangkah lebih jauh dengan menjelaskan prinsip-prinsip utama yang harus menuntun seluruh rancangan kerangka, implementasi kebijakan, hingga program peningkatan kompetensi guru.
Enam prinsip ini dapat dipahami sebagai “kompas moral dan profesional” di era kecerdasan artifisial. Ia menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan tetap membentuk manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan mempunyai daya kritis – bukan sekadar mengoperasikan teknologi terbaru. AI boleh canggih, tetapi arah dan batasnya harus tetap ditentukan oleh nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
Artikel ini mengadaptasi Artikel ini AI competency framework for teachers ke dalam konteks yang relevan bagi guru, kepala sekolah, dan pengambil kebijakan pendidikan. Setiap prinsip dijelaskan maknanya, risiko yang ingin diantisipasi, serta implikasi praktis yang dapat menjadi bahan refleksi dan aksi di lingkungan sekolah.
Ringkasan Enam Prinsip Utama
Sebelum menelaah satu per satu, berikut gambaran singkat enam prinsip yang membingkai kerangka kompetensi kecerdasan artifisial untuk guru:
- Masa depan digital yang inklusif – memastikan bahwa pemanfaatan kecerdasan artifisial tidak memperlebar kesenjangan, tetapi justru memperkuat keadilan dan akses pendidikan bagi semua.
- Pendekatan berpusat pada manusia – menempatkan martabat manusia, hak asasi, dan nilai sosial sebagai pusat dalam seluruh siklus hidup sistem kecerdasan artifisial.
- Perlindungan hak guru dan redefinisi peran – menjamin bahwa guru tetap menjadi aktor utama, tidak digantikan oleh sistem otomatis, dan hak-haknya terlindungi saat kecerdasan artifisial diadopsi di sekolah.
- Kecerdasan artifisial yang tepercaya dan ramah lingkungan – mengedepankan teknologi yang aman, transparan, dan mempertimbangkan dampak lingkungan, termasuk jejak karbon dari penggunaan dan pelatihannya.
- Keberlakuan bagi semua guru dan selaras dengan evolusi digital – kerangka disusun agar relevan di berbagai konteks, dari sekolah dengan keterbatasan infrastruktur hingga institusi yang sudah sangat digital.
- Pembelajaran profesional sepanjang hayat – mengakui bahwa pengembangan kompetensi kecerdasan artifisial guru harus berlangsung terus-menerus, bukan pelatihan sesaat.
Prinsip-prinsip ini saling terhubung. Inklusivitas tanpa perlindungan hak guru berisiko berubah menjadi beban baru. Teknologi yang canggih namun tidak berpusat pada manusia bisa meminggirkan murid yang paling membutuhkan dukungan. Karena itu, Artikel ini mengajak semua pihak melihat gambar besar sebelum menyusun program pelatihan atau membeli perangkat tertentu.
Prinsip Satu: Masa Depan Digital yang Inklusif
Kecerdasan artifisial sering digambarkan sebagai teknologi masa depan. Namun kerangka UNESCO mengingatkan bahwa masa depan digital yang dikehendaki bukanlah masa depan yang hanya dinikmati sebagian kecil sekolah atau murid, melainkan masa depan yang adil dan inklusif. Guru dipandang sebagai mediator utama yang bertugas menjaga agar transformasi digital tidak mengorbankan kelompok rentan.
Memahami ketidaksetaraan digital
Tidak semua sekolah memiliki koneksi internet yang baik, perangkat memadai, atau akses pada platform kecerdasan artifisial. Ketimpangan ini berpotensi melahirkan:
- Jurang kualitas pembelajaran antara sekolah yang “kaya teknologi” dan yang “minim teknologi”.
- Perbedaan kesempatan murid untuk mengembangkan literasi digital dan kecerdasan artifisial.
- Beban psikologis bagi guru di sekolah dengan sumber daya terbatas, karena merasa tertinggal dari standar global.
Prinsip pertama mengingatkan bahwa setiap kebijakan atau program kecerdasan artifisial untuk pendidikan harus berangkat dari analisis konteks: siapa yang paling berisiko tertinggal, dan bagaimana strategi kompensasinya.
Peran guru dalam menjembatani kesenjangan
Guru bukan sekadar pengguna alat, tetapi juga penjaga keadilan dalam kelas. Dalam konteks ini, guru diharapkan:
- Menggunakan kecerdasan artifisial untuk memperkuat akses materi dan bimbingan bagi murid yang sebelumnya sulit terjangkau.
- Mengadaptasi strategi pembelajaran sehingga murid yang tidak memiliki perangkat pribadi tetap dapat berpartisipasi.
- Mengembangkan aktivitas yang mengajak murid berpikir kritis tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang mungkin dirugikan oleh teknologi tertentu.
Dengan kata lain, prinsip ini meminta guru melihat kecerdasan artifisial bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi struktur kesempatan belajar di kelas dan sekolah.
Menghindari reduksi pembelajaran menjadi sekadar informasi
Ada risiko nyata bahwa penggunaan kecerdasan artifisial hanya berhenti di permukaan: murid mengajukan pertanyaan, mesin menjawab, lalu proses belajar dianggap selesai. Prinsip pertama menekankan bahwa tujuan pendidikan harus melampaui sekadar akses informasi. Guru perlu merancang pembelajaran yang:
- Mendorong murid menguji, membandingkan, dan mengkritisi keluaran kecerdasan artifisial.
- Mengaitkan informasi dengan konteks lokal, pengalaman hidup, dan nilai-nilai kemanusiaan.
- Memperkuat kemampuan bernalar, berargumentasi, dan berkolaborasi, bukan hanya kemampuan “mencari jawaban cepat”.
Dengan demikian, masa depan digital yang inklusif berarti masa depan yang memperluas kapasitas intelektual murid, bukan sekadar memperbanyak layar dan aplikasi.
Prinsip Dua: Pendekatan Kecerdasan Artifisial yang Berpusat pada Manusia
Prinsip kedua menegaskan bahwa kecerdasan artifisial dalam pendidikan harus berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Berbagai dokumen normatif UNESCO tentang etika kecerdasan artifisial menempatkan martabat manusia, hak asasi, keberagaman budaya, dan keadilan sosial sebagai rujukan utama.
Dari teknologi-sentris ke manusia-sentris
Pendekatan yang terlalu teknologi-sentris cenderung bertanya: “Apa yang bisa dilakukan kecerdasan artifisial di kelas?” Pendekatan manusia-sentris membalik pertanyaannya menjadi: “Nilai dan tujuan pendidikan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana kecerdasan artifisial dapat mendukungnya tanpa merusak?” Perbedaan sudut pandang ini sangat menentukan:
- Cara sekolah memilih dan mengevaluasi platform kecerdasan artifisial.
- Cara guru memutuskan kapan kecerdasan artifisial bermanfaat, dan kapan harus disisihkan.
- Cara murid diajak memahami batasan dan risiko kecerdasan artifisial.
Menjaga hak, privasi, dan keberagaman
Pendekatan berpusat pada manusia mencakup perlindungan terhadap:
- Hak dan martabat murid – termasuk hak atas privasi, hak untuk tidak diprofilkan secara diskriminatif, dan hak untuk diperlakukan sebagai subjek, bukan sekadar data.
- Keberagaman bahasa dan budaya – kecerdasan artifisial yang dilatih dari data terbatas dapat mengabaikan bahasa lokal atau perspektif budaya tertentu, sehingga mempersempit ruang ekspresi murid.
- Kelompok rentan – murid dengan disabilitas, murid dari keluarga berpenghasilan rendah, atau minoritas tertentu dapat terdampak lebih keras oleh bias algoritma.
Guru diharapkan memiliki kesadaran dan kompetensi untuk mengidentifikasi potensi bias ini, serta menggunakannya sebagai bahan diskusi kritis di kelas.
Memperkuat otonomi dan tanggung jawab manusia
Pendekatan manusia-sentris menolak gagasan bahwa mesin boleh menjadi penentu akhir keputusan pedagogis. Kecerdasan artifisial dapat memberikan rekomendasi, tetapi:
- Guru tetap pemegang keputusan utama dalam penilaian, penentuan strategi pembelajaran, dan intervensi terhadap murid.
- Murid tetap didorong untuk mengambil keputusan belajar sendiri, bukan menyerahkan semua pilihan kepada algoritma.
- Institusi tetap bertanggung jawab atas kebijakan dan tata kelola, tidak boleh berlindung di balik “keputusan sistem”.
Dengan kata lain, kecerdasan artifisial ditempatkan sebagai alat bantu cerdas, bukan “pengganti otoritas” dalam pendidikan.
Prinsip Tiga: Perlindungan Hak Guru dan Redefinisi Peran
Artikel ini menekankan bahwa pengenalan kecerdasan artifisial di sekolah tidak boleh mengorbankan hak-hak guru. Justru sebaliknya, hak, martabat, dan peran guru harus diperjelas dan diperkuat. Tanpa perlindungan yang jelas, ada risiko guru sekadar diposisikan sebagai operator sistem yang serba otomatis, tetapi tetap menanggung beban tanggung jawab etis dan administratif.
Guru tidak boleh digantikan oleh sistem otomatis
Interaksi langsung antara guru dan murid berada di inti pendidikan. Prinsip ini menegaskan bahwa:
- Kecerdasan artifisial tidak boleh dirancang untuk menggantikan kehadiran guru di kelas.
- Sistem otomatis penilaian, rekomendasi belajar, atau pengawasan tidak boleh menghilangkan kebutuhan penilaian profesional guru.
- Guru tidak boleh dipaksa mengikuti rekomendasi algoritma jika bertentangan dengan penilaian pedagogis dan etis yang ia yakini.
Di sini, kerangka kompetensi berperan membekali guru agar cukup percaya diri dan berpengetahuan untuk berdialog kritis dengan teknologi dan kebijakan sekolah.
Perlindungan hukum dan dukungan kebijakan
Saat sekolah mengadopsi kecerdasan artifisial, diperlukan:
- Aturan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran privasi, kesalahan profil murid, atau bias algoritma.
- Komitmen pembiayaan jangka panjang agar guru memiliki akses yang setara terhadap fasilitas, pelatihan, dan dukungan teknis yang diperlukan.
- Prosedur yang melindungi guru dari tuntutan yang tidak adil terkait keputusan yang sejatinya diambil sistem atau pemasok teknologi.
Kerangka ini mengingatkan bahwa tanggung jawab etis dan hukum tidak boleh dialihkan sepenuhnya kepada individu guru tanpa dukungan struktural yang memadai.
Mendukung peran baru guru di era kecerdasan artifisial
Walau tidak boleh digantikan, peran guru memang sedang berubah. Di era kecerdasan artifisial, guru diharapkan:
- Menjadi fasilitator yang membantu murid memahami cara kerja dan dampak sosial kecerdasan artifisial.
- Menjadi kurator yang memilih dan mengadaptasi alat kecerdasan artifisial yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan murid.
- Menjadi pembimbing etis yang membantu murid menimbang manfaat dan risiko penggunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan mereka.
Kerangka kompetensi bertujuan membantu guru menyambut peran baru ini tanpa kehilangan identitas profesionalnya sebagai pendidik manusiawi.
Prinsip Empat: Kecerdasan Artifisial yang Tepercaya dan Ramah Lingkungan
Sebelum guru diminta menggunakan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab, sistem yang mereka gunakan sendiri harus memenuhi standar kepercayaan dan keberlanjutan. Prinsip ini menyoroti pentingnya validasi ketat terhadap alat yang akan digunakan secara luas di sekolah.
Prinsip tidak boleh menimbulkan bahaya
Teknologi yang digunakan di kelas harus mematuhi prinsip tidak menimbulkan bahaya terhadap:
- Hak dan keselamatan murid, termasuk murid dengan kebutuhan khusus.
- Kesejahteraan sosial; misalnya, tidak mendorong polarisasi atau perundungan daring.
- Keberlanjutan lingkungan; termasuk kesadaran akan konsumsi energi dan sumber daya.
Validasi ini idealnya dilakukan di level nasional atau institusional sebelum alat masuk ke kelas. Dengan begitu, guru tidak dibiarkan sendirian menguji keamanan dan keandalan setiap aplikasi yang tersedia di pasaran.
Memperhatikan jejak lingkungan kecerdasan artifisial
Model kecerdasan artifisial, terutama yang besar, memerlukan daya komputasi dan energi yang tidak sedikit, baik saat pelatihan maupun penggunaan. Prinsip ini mengajak:
- Pembuat kebijakan mempertimbangkan dampak lingkungan saat memilih solusi kecerdasan artifisial.
- Guru menyadari bahwa penggunaan teknologi juga berkaitan dengan isu krisis iklim.
- Murid diajak berdiskusi tentang hubungan antara inovasi digital dan keberlanjutan bumi.
Dengan demikian, pendidikan tentang kecerdasan artifisial juga menjadi pintu untuk pendidikan lingkungan yang lebih kontekstual.
Transparansi, penjelasan, dan mekanisme validasi
Prinsip kepercayaan menuntut adanya:
- Keterbukaan tentang bagaimana sistem kecerdasan artifisial bekerja, setidaknya pada level yang dapat dipahami guru dan murid.
- Informasi yang memadai tentang sumber data, tujuan desain, dan batas-batas penggunaan sistem.
- Mekanisme uji dan daftar alat yang dinyatakan layak pakai untuk pendidikan oleh otoritas terkait.
Guru tidak perlu memahami seluruh matematika di balik model, tetapi perlu cukup wawasan untuk mempertanyakan dan mengkritisi jika ada keluaran yang meragukan atau bermasalah.
Prinsip Lima: Berlaku bagi Semua Guru dan Sejalan dengan Evolusi Digital
Kerangka kompetensi kecerdasan artifisial untuk guru dirancang agar relevan di berbagai konteks. Tidak semua guru berangkat dari titik yang sama: sebagian sudah sangat terbiasa dengan teknologi digital, sebagian baru mulai merasa nyaman menggunakan perangkat dasar.
Kerangka yang inklusif bagi berbagai tingkat kompetensi
Prinsip ini menekankan bahwa kecerdasan artifisial dan literasi digital di era sekarang semakin berkaitan dengan hak untuk belajar dan mengajar. Karena itu, kerangka:
- Disusun secara bertahap, dari pemahaman dasar hingga kemampuan untuk berinovasi.
- Dapat diterjemahkan menjadi program pelatihan yang berbeda tingkat kesulitannya, sesuai kebutuhan dan titik awal guru.
- Mengakui bahwa guru tanpa latar belakang teknologi pun berhak mendapatkan dukungan untuk memasuki dunia kecerdasan artifisial secara bertahap.
Mengikuti evolusi teknologi, bukan terjebak pada generasi terdahulu
Di banyak sekolah, terdapat percampuran antara teknologi “lama” dan “baru”: dari proyektor dan lembar kerja digital hingga platform kecerdasan artifisial generatif. Prinsip ini mendorong:
- Perencanaan pelatihan yang membantu guru melakukan transisi dari penggunaan TIK generasi sebelumnya ke pemanfaatan kecerdasan artifisial modern.
- Pengembangan kompetensi yang tidak hanya mengajarkan “cara menggunakan” alat tertentu, tetapi juga cara beradaptasi dengan teknologi yang akan terus berkembang.
- Pemanfaatan kerangka sebagai panduan jangka panjang, bukan sekadar daftar fitur platform yang sedang populer.
Dengan kata lain, kerangka ini berupaya membekali guru dengan kompetensi yang tahan lama, yang tetap relevan walaupun nama aplikasi dan platform terus berganti.
Prinsip Enam: Pembelajaran Profesional Sepanjang Hayat bagi Guru
Prinsip terakhir menegaskan bahwa pengembangan kompetensi kecerdasan artifisial bukan proyek sekali jadi. Guru perlu ruang, waktu, dan dukungan untuk terus belajar sepanjang karier profesionalnya.
Melihat pengembangan kompetensi sebagai perjalanan
Kerangka ini mendorong guru memandang dirinya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dalam konteks kecerdasan artifisial, hal ini berarti:
- Menyadari bahwa akan selalu ada teknologi baru yang muncul, sehingga fokus utama adalah menguasai prinsip-prinsip dan cara berpikir kritis.
- Mengenali posisi diri pada jenjang kompetensi yang disusun kerangka, lalu menyusun rencana pengembangan secara bertahap.
- Menghubungkan pembelajaran formal (pelatihan, workshop) dengan pembelajaran informal (komunitas, praktik di kelas, refleksi pribadi).
Memperkuat komunitas dan jejaring profesional
Tidak ada guru yang harus belajar sendirian. Prinsip ini mendorong:
- Pembentukan komunitas guru yang berbagi pengalaman, keberhasilan, dan tantangan dalam menggunakan kecerdasan artifisial.
- Pendekatan saling membimbing dan belajar sejawat, bukan hanya mengandalkan pelatih eksternal.
- Pemanfaatan platform digital untuk berkolaborasi lintas sekolah dan wilayah, sehingga praktik baik dapat menyebar lebih cepat.
Di banyak konteks, komunitas seperti ini justru menjadi sumber inovasi paling hidup, karena berangkat dari kebutuhan dan realitas lapangan.
Kebijakan yang mendukung waktu dan insentif belajar
Pembelajaran sepanjang hayat tidak akan terjadi jika guru tidak punya waktu dan dukungan. Prinsip ini mengingatkan perlunya:
- Kebijakan manajemen guru yang secara nyata menyediakan waktu untuk pelatihan dan refleksi, bukan hanya menambah tugas administratif.
- Skema pengakuan dan insentif bagi guru yang mengembangkan praktik pembelajaran inovatif dengan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab.
- Peninjauan sistem asesmen dan kurikulum agar memberi ruang bagi percobaan terukur dalam penggunaan kecerdasan artifisial, tanpa menekan guru dengan standar kaku yang justru menghambat inovasi.
Jika prinsip ini diabaikan, kecerdasan artifisial hanya akan menambah daftar tuntutan terhadap guru, tanpa memberikan kesempatan yang adil untuk bertumbuh.
Implikasi Praktis Artikel ini bagi Sekolah dan Kebijakan
Artikel ini kerangka kompetensi kecerdasan artifisial untuk guru tidak hanya memuat prinsip normatif, tetapi juga memberi arah praktis. Beberapa implikasi yang dapat diambil:
- Bagi kepala sekolah dan pengelola yayasan – Bab ini dapat dijadikan acuan saat menyusun visi penggunaan kecerdasan artifisial, kebijakan internal, dan prioritas pengadaan. Fokusnya bukan sekadar pada fitur teknologi, tetapi pada dampak terhadap inklusivitas, peran guru, dan keberlanjutan.
- Bagi perancang program pelatihan guru – Enam prinsip dapat diterjemahkan menjadi tema-tema pelatihan: misalnya modul tentang etika dan hak guru, modul tentang inklusi digital, modul tentang pemilihan alat kecerdasan artifisial yang tepercaya, serta modul tentang pembelajaran sepanjang hayat.
- Bagi guru individu – Bab ini dapat menjadi cermin untuk menilai: sejauh mana praktik di kelas sudah mencerminkan prinsip inklusif, manusia-sentris, dan berkelanjutan; serta rencana apa yang perlu disusun untuk memperkuat kompetensi diri.
- Bagi pembuat kebijakan – Prinsip-prinsip ini dapat menjadi rujukan saat menyusun regulasi, standar nasional, dan kerangka kurikulum yang memasukkan kecerdasan artifisial, termasuk perlindungan hukum dan mekanisme validasi alat.
Intinya, prinsip-prinsip Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan kecerdasan artifisial di pendidikan tidak diukur dari seberapa banyak perangkat yang dibeli, tetapi dari seberapa kuat nilai dan hak manusia dijaga di tengah perubahan teknologi.
Kesimpulan
Artikel ini kerangka kompetensi kecerdasan artifisial untuk guru dari UNESCO memperkenalkan enam prinsip kunci yang berfungsi sebagai fondasi etis, sosial, dan pedagogis. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kecerdasan artifisial dimanfaatkan untuk memperkuat, bukan menggantikan, peran guru dan proses pendidikan.
Dengan menekankan masa depan digital yang inklusif, pendekatan berpusat pada manusia, perlindungan hak guru, kepercayaan dan keberlanjutan teknologi, relevansi bagi semua guru, serta pembelajaran profesional sepanjang hayat, kerangka ini mengajak seluruh ekosistem pendidikan untuk berhenti sejenak dari euforia teknologi dan kembali bertanya: “Pendidikan seperti apa yang ingin kita wujudkan di era kecerdasan artifisial?”
Jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa diserahkan kepada mesin atau pemasok perangkat. Ia harus lahir dari dialog antara guru, murid, orang tua, pengelola sekolah, dan pembuat kebijakan. Kerangka kompetensi kecerdasan artifisial menyediakan bahasa dan arah bersama untuk dialog tersebut. Artikel ini memastikan bahwa percakapan itu dimulai dari tempat yang tepat: dari nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi inti profesi guru.
Sumber / Referensi
- https://doi.org/10.54675/ZJTE2084
- https://www.unesco.org/en/digital-education/ai
- https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa
- https://ictcft.unesco.org/
- https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics