Kerangka Kompetensi Kecerdasan Artifisial untuk Guru #3 Strategi Implementasi

Artikel kelima ini membahas strategi implementasi kerangka kompetensi kecerdasan artifisial untuk guru: mulai dari regulasi dan validasi alat AI, kebijakan pendukung, penyusunan kerangka kompetensi lokal, desain program pelatihan dan dukungan guru, hingga pengembangan alat asesmen berbasis kinerja. Ulasan ini menunjukkan bagaimana AI CFT UNESCO dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di sekolah dan sistem pendidikan.

Empat artikel sebelumnya membahas mengapa kerangka kompetensi kecerdasan artifisial untuk guru itu penting, prinsip-prinsip yang harus dijaga, struktur lima aspek dan tiga tingkat kompetensi, serta spesifikasi rinci dalam bentuk tujuan kurikuler dan tujuan pembelajaran. Namun, ada satu pertanyaan besar yang belum dijawab: bagaimana cara menerapkan kerangka ini secara nyata di sistem pendidikan dan di sekolah?

Artikel kelima merangkum isi Chapter 5: Suggested implementation strategies dari dokumen AI competency framework for teachers. Fokusnya bukan lagi merancang kerangka, tetapi menggerakkannya: menghubungkan AI CFT dengan regulasi, kebijakan, kurikulum pelatihan guru, dan alat asesmen.

Dengan kata lain, artikel ini berpindah dari ranah “desain konseptual” ke “strategi implementasi”. Bagi kementerian, dinas pendidikan, yayasan pendidikan, lembaga pendidikan guru, dan sekolah, inilah bagian yang paling praktis: bagaimana menjadikan AI CFT sebagai pengungkit perubahan, bukan hanya sebagai dokumen yang tersimpan rapi di server.

Gambaran Umum Strategi Implementasi AI CFT

UNESCO memposisikan AI CFT bukan sebagai “standar teknis” yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas. Agar berdampak, kerangka ini perlu:

  • Didukung regulasi dan validasi terhadap sistem AI yang digunakan di pendidikan.
  • Disangga kebijakan yang menciptakan kondisi kondusif bagi guru untuk mengembangkan kompetensi AI.
  • Diterjemahkan menjadi kerangka kompetensi lokal yang sesuai konteks negara, daerah, dan institusi.
  • Menjadi acuan program pelatihan dan dukungan guru yang berjenjang dan berkelanjutan.
  • Digunakan untuk mengembangkan instrumen asesmen yang relevan dan berbasis kinerja.

Artikel kelima menguraikan lima blok strategi utama tersebut, lalu menutup dengan penegasan bahwa AI CFT harus dipandang sebagai master framework yang terus berkembang, bukan resep tunggal yang final.

Menjamin Regulasi dan Validasi Sistem AI di Pendidikan

Strategi pertama yang disorot adalah kebutuhan akan regulasi dan mekanisme validasi terhadap sistem AI yang digunakan di sekolah. Ini mencakup:

  • AI umum yang diakses murid dan guru (misalnya layanan daring yang populer).
  • Platform pendidikan yang mengintegrasikan fitur AI (analitik belajar, tutor adaptif, sistem rekomendasi).

Tujuannya jelas: mencegah dampak negatif yang tidak dapat diubah, terutama pada peserta didik usia dini. Karena itu, sebelum digunakan di sekolah, perangkat lunak dan sumber belajar yang mengandung AI perlu melalui proses validasi independen.

UNESCO menekankan bahwa lembaga regulasi perlu bekerja sama dengan:

  • institusi pendidikan dan kepala sekolah,
  • serikat atau organisasi profesi guru,
  • perwakilan orang tua,
  • dan pemangku kepentingan lain yang relevan.

Kolaborasi ini penting untuk merumuskan metode validasi yang realistis, seperti uji coba terbatas, simulasi, dan pendekatan yang menilai model AI itu sendiri (bukan hanya antarmuka penggunanya).

Selain itu, UNESCO merujuk empat level akuntabilitas dalam regulasi AI: tingkat internasional, nasional/daerah, organisasi, dan individu (guru dan murid). Di tingkat individu, guru dan siswa diharapkan:

  • memahami ketentuan penggunaan layanan AI,
  • mematuhi prinsip etis saat memanfaatkan AI,
  • bertanggung jawab melaporkan penggunaan AI yang menyimpang atau melanggar hukum.

Regulasi dan validasi ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi pagar pengaman yang memastikan bahwa implementasi AI CFT berlangsung di atas fondasi sistem yang aman dan layak.

Membangun Kebijakan dan Kondisi Pendukung Penggunaan AI

Setelah keamanan dan validitas alat dipastikan, UNESCO menekankan perlunya kebijakan yang menciptakan kondisi pendukung bagi guru. Menentukan kompetensi AI guru saja tidak cukup; banyak guru tertahan oleh hambatan struktural.

Mengatasi Hambatan Motivasi dan Beban Kerja Guru

Kerangka ini mengakui bahwa guru menghadapi tekanan dan beban kerja yang tinggi. Jika AI hanya dipersepsikan sebagai “tambahan tugas” tanpa dukungan, wajar jika motivasi guru rendah. Karena itu, kebijakan disarankan untuk:

  • Menegaskan pentingnya kompetensi AI dalam kerangka kualifikasi profesional guru dan standar nasional.
  • Mengurangi dampak negatif penggunaan AI terhadap beban kerja guru, misalnya dengan:
    • memastikan AI benar-benar membantu tugas administratif,
    • menghindari kewajiban laporan berlapis yang justru menambah pekerjaan.
  • Menyediakan pelatihan yang relevan dan terbiayai dengan baik, berbasis analisis kebutuhan nyata, bukan sekadar tren.
  • Mengakui dan memberi penghargaan bagi guru pelopor yang memanfaatkan AI secara pedagogis dan etis.

Dengan kata lain, perubahan perilaku yang diharapkan dari guru perlu diperkuat oleh insentif yang jelas, bukan hanya imbauan.

Menjamin Akses dan Keterjangkauan AI

UNESCO juga menyoroti persoalan akses dan keterjangkauan. Banyak sekolah masih menghadapi:

  • infrastruktur TIK yang usang atau tidak stabil,
  • keterbatasan akses internet dan perangkat,
  • biaya langganan layanan AI yang tidak sebanding dengan kemampuan anggaran.

Karena itu, kebijakan disarankan untuk:

  • memastikan akses yang lebih merata ke konektivitas internet yang memadai,
  • menyediakan atau memfasilitasi akses terhadap alat AI yang telah divalidasi dan terjangkau,
  • menggandeng perguruan tinggi dan sektor swasta untuk memperluas ketersediaan sumber daya, termasuk opsi sumber terbuka.

Contoh yang dikutip adalah strategi nasional kecerdasan artifisial di Republik Korea, yang memadukan pengembangan infrastruktur, penguatan talenta, dan inisiatif pendidikan yang menjangkau daerah dan kelompok rentan. Intinya, AI CFT hanya dapat diimplementasikan secara luas jika persoalan akses diselesaikan secara sistemik.

Merumuskan dan Mengadopsi Kerangka Kompetensi AI di Tingkat Lokal

AI CFT dirancang sebagai kerangka global. Namun, kondisi tiap negara, daerah, dan institusi berbeda. Karena itu, UNESCO mendorong pengembangan kerangka kompetensi AI lokal yang merujuk AI CFT tetapi disesuaikan konteks.

Langkah Penyusunan Kerangka Lokal

UNESCO mengusulkan beberapa langkah inti:

  1. Menilai kesiapan AI – melakukan pemetaan awal:
    • alat dan infrastruktur AI yang tersedia di sekolah dan lembaga pendidikan guru,
    • tingkat kompetensi AI guru saat ini (median, variasi, dan kebutuhan khusus).
  2. Mengidentifikasi kesenjangan – membandingkan:
    • kompetensi AI ideal yang ingin dicapai (berdasarkan AI CFT dan kebijakan nasional),
    • isi program pelatihan guru yang sudah berjalan (pra-jabatan dan dalam jabatan).
  3. Merumuskan aspek dan tingkat penguasaan – memilih dan menyesuaikan:
    • aspek kompetensi yang paling relevan untuk konteks lokal,
    • tingkat penguasaan yang realistis untuk dicapai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
  4. Menyelaraskan dengan kerangka lain – memastikan:
    • kesesuaian dengan kerangka kompetensi digital nasional,
    • integrasi dengan standar profesi guru dan kerangka kualifikasi nasional.

Proses ini idealnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan: pembuat kebijakan, lembaga pendidikan guru, organisasi guru, dan praktisi dari berbagai jenjang pendidikan.

Contoh Kerangka Non-Pemerintah

UNESCO juga menampilkan contoh kerangka kompetensi yang dikembangkan oleh konsorsium regional atau organisasi non-pemerintah, seperti:

  • AI4T – proyek kerjasama beberapa negara Eropa yang membagi kompetensi AI guru ke dalam tiga kategori:
    • mengajar untuk AI (literasi AI untuk semua warga),
    • mengajar dengan AI (kompetensi memanfaatkan AI dalam pembelajaran),
    • mengajar tentang AI (kompetensi mengajar konsep dan aplikasi AI kepada murid).
  • Kerangka lain yang terinspirasi dari inisiatif seperti AI4K12 untuk pendidikan dasar dan menengah.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa AI CFT dapat menjadi rujukan utama, tetapi implementasinya dapat sangat beragam, bergantung pada tradisi kurikulum, kebutuhan lokal, dan aktor yang terlibat.

Merancang dan Menyelaraskan Program Pelatihan dan Dukungan Guru

Strategi berikutnya adalah menjadikan AI CFT sebagai kerangka operasional untuk desain pelatihan dan dukungan guru. Di sinilah curricular goals dan learning objectives pada Artikel Keempat menjadi sangat berguna.

Prinsip Desain Pelatihan Berbasis AI CFT

UNESCO mengusulkan agar perancang program pelatihan:

  • menggunakan sasaran kurikuler AI CFT untuk menentukan isi utama pelatihan di setiap blok kompetensi;
  • menjadikan tujuan pembelajaran sebagai dasar perancangan aktivitas, tugas, dan pengalaman belajar guru;
  • mengadaptasi metode pelatihan dengan jenjang kompetensi (Acquire, Deepen, Create) dan profil peserta;
  • menghubungkan pelatihan formal dengan dukungan berbasis sekolah (coaching, komunitas praktik, mentoring).

Pelatihan tidak lagi dilihat sebagai acara satu kali, tetapi sebagai bagian dari ekosistem pengembangan profesional berkelanjutan yang disusun berdasarkan blok-blok kompetensi AI CFT.

Contoh Inisiatif Pelatihan

UNESCO menampilkan beberapa contoh pendekatan pelatihan:

  • MOOC AI4T di Eropa – kursus daring terbuka besar dengan modul pengantar AI di pendidikan, dasar-dasar AI, cara kerja AI, dan AI untuk guru. Kursus ini menekankan fondasi AI dan etika, walaupun secara alami memiliki keterbatasan dalam memberikan pengalaman belajar aktif yang sangat kontekstual.
  • AI Singapore – platform nasional yang menyediakan:
    • akses ke model dan alat AI,
    • kursus daring dengan penekanan pada komunitas,
    • pelatihan yang menggabungkan aspek teknis (prompting, data sains) dengan penerapan di sektor-sektor, termasuk pendidikan.

Inti pesannya: tidak ada satu format pelatihan yang cocok untuk semua. AI CFT memberi struktur, tetapi bentuknya bisa berupa MOOC, lokakarya tatap muka, coaching di sekolah, hingga komunitas praktik daring – selama tetap berorientasi pada kompetensi yang tercantum.

UNESCO juga menegaskan pentingnya kontinuitas antara pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan. Lembaga pendidikan guru dan penyelenggara pelatihan dalam jabatan perlu saling menyelaraskan, sehingga guru baru tidak memulai dari nol dan pengembangan kompetensinya dapat berlanjut sepanjang karier.

Mengembangkan Alat Asesmen Kontekstual Berbasis Kinerja

Strategi berikutnya berkaitan dengan asesmen kompetensi AI guru. AI CFT dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

  • kriteria asesmen institusional (misalnya dalam penilaian kinerja guru),
  • alat asesmen diri (self-assessment) yang membantu guru memetakan posisi kompetensinya.

Dari Spesifikasi ke Instrumen Asesmen

Spesifikasi di Artikel Keempat memberikan:

  • profil kompetensi yang jelas di tiap blok (misalnya mindset berpusat pada manusia di tingkat Acquire),
  • tujuan pembelajaran yang dapat diobservasi,
  • contoh aktivitas yang mencerminkan perilaku nyata.

Semua ini dapat diadaptasi menjadi instrumen asesmen. UNESCO menyarankan agar asesmen:

  • berbasis kinerja – menilai apa yang guru lakukan dan hasil kerja yang dihasilkan, bukan hanya jawaban pilihan ganda;
  • kontekstual – relevan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan peran guru yang dinilai;
  • mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/nilai – sehingga tidak menyederhanakan kompetensi AI menjadi kemampuan teknis saja.

Contoh: Asesmen Mindset Berpusat pada Manusia

UNESCO memberikan contoh bagaimana spesifikasi kompetensi “mindset berpusat pada manusia” di tingkat Acquire dapat diterjemahkan menjadi alat asesmen. Secara garis besar, langkahnya:

  1. Menentukan tujuan belajar yang relevan – misalnya:
    • guru memahami bahwa AI dirancang dan dikendalikan manusia,
    • guru mampu menjelaskan bagaimana keputusan pembuat AI dapat memengaruhi hak dan martabat murid.
  2. Memilih metode asesmen – misalnya:
    • portofolio (rencana pelajaran, panduan penggunaan AI di kelas),
    • observasi praktik mengajar,
    • refleksi tertulis tentang kasus etis penggunaan AI.
  3. Merumuskan kriteria penilaian – meliputi:
    • kemampuan guru mengaitkan AI dengan agensi manusia,
    • sikap kritis terhadap klaim teknologi yang berlebihan,
    • komitmen untuk menjaga hak dan martabat murid saat menggunakan AI.

Contoh ini menegaskan bahwa asesmen kompetensi AI guru tidak harus berupa ujian teori tentang algoritma, tetapi dapat berupa penilaian yang sangat dekat dengan praktik keseharian guru.

AI CFT sebagai Master Framework yang Terbuka

Bagian penutup Chapter 5 menegaskan bahwa AI CFT adalah edisi pertama dan sengaja dirancang sebagai master framework. Alasannya jelas:

  • AI adalah teknologi tujuan umum (general-purpose technology) yang terus berkembang sangat cepat.
  • praktik penggunaan AI di pendidikan berkembang secara beragam di berbagai negara dan institusi.
  • kebutuhan kompetensi guru akan berubah seiring kemunculan alat, model, dan regulasi baru.

Karena itu, UNESCO mendorong:

  • pengembang kebijakan dan program pelatihan untuk menggunakan AI CFT sebagai kerangka acuan, bukan daftar perintah yang kaku;
  • proses pembaruan partisipatif – melibatkan pengalaman guru, pelatih, peneliti, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkaya edisi-edisi berikutnya;
  • berbagi praktik baik dan hasil uji coba antarnegara dan antarlembaga, sehingga AI CFT terus diperhalus oleh pengalaman nyata.

Pendekatan ini realistis: tidak ada satu kerangka pun yang dapat “mengejar” kecepatan perkembangan AI jika berdiri sendiri. Namun, kerangka yang hidup dan didukung komunitas dapat tetap relevan dalam jangka panjang.

Implikasi Praktis bagi Sekolah dan Guru

Bagi pemimpin sekolah dan yayasan, Artikel Kelima mengirimkan beberapa pesan penting:

  • Mulailah dari regulasi dan validasi – pastikan alat AI yang digunakan telah dinilai dari sisi keamanan, etika, dan dampak pada hak siswa dan guru.
  • Susun kebijakan pendukung – jangan hanya menuntut guru “melek AI”, tetapi sediakan pelatihan, waktu, pengakuan, dan infrastruktur yang memadai.
  • Kembangkan kerangka lokal – terjemahkan AI CFT ke dalam konteks institusi atau sistem, agar target kompetensi dan program pelatihan menjadi jelas dan relevan.
  • Bangun kurikulum pelatihan yang berjenjang – gunakan blok-blok kompetensi dan tiga tingkat perkembangan untuk merancang peta jalan pengembangan kompetensi AI guru.
  • Rancang asesmen yang adil dan kontekstual – nilai kompetensi AI guru melalui praktik dan karya nyata, bukan hanya uji teori.

Bagi guru individu, artikel ini mengundang refleksi:

  • Di aspek mana saya membutuhkan dukungan terbesar – mindset, etika, fondasi teknis, pedagogi AI, atau pengembangan profesional?
  • Di tingkat mana saya berada: Acquire, Deepen, atau Create?
  • Bagaimana saya dapat terlibat aktif dalam diskusi di sekolah atau daerah saya tentang penggunaan AI, bukan hanya menjadi penerima kebijakan?

Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjadi titik awal percakapan yang sehat antara guru, kepala sekolah, dan pengambil kebijakan tentang arah implementasi AI CFT di lingkungan masing-masing.

Kesimpulan

Artikel kelima menunjukkan bahwa keberhasilan kerangka kompetensi kecerdasan artifisial untuk guru tidak ditentukan oleh seberapa rinci dokumen itu disusun, tetapi oleh seberapa jauh ia diterjemahkan menjadi regulasi yang melindungi, kebijakan yang mendukung, kerangka lokal yang relevan, program pelatihan yang bermakna, dan asesmen yang adil.

Dengan menekankan strategi implementasi – mulai dari validasi alat AI, kebijakan yang memotivasi dan melindungi guru, pengembangan kerangka lokal, desain pelatihan, hingga instrumen asesmen – UNESCO mengingatkan bahwa AI di pendidikan adalah proyek kolektif. Guru tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, dan teknologi tidak boleh dibiarkan menentukan arah tanpa kompas nilai kemanusiaan.

Pada akhirnya, AI CFT diposisikan sebagai master framework yang hidup dan terbuka. Tugas komunitas pendidikan di setiap negara dan institusi adalah menggunakannya sebagai peta awal, mengujinya di lapangan, lalu bersama-sama memperbaikinya. Dengan cara itu, kecerdasan artifisial dapat menjadi sarana untuk memuliakan profesi guru dan memperluas hak belajar, bukan sebaliknya.

Sumber / Referensi

  • https://doi.org/10.54675/ZJTE2084
  • https://www.unesco.org/en/digital-education/ai
  • https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa
  • https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics
  • https://ictcft.unesco.org/

Share the Post:

Related Posts