Pasewakan Agung: Ketika Abdi Lupa Diri di Hadapan Para Pemangku Kuasa
Di sebuah kerajaan yang makmur, Prabu Yudhistira mengadakan pasewakan agung. Hadir dalam pertemuan itu para pejabat utama kerajaan: patih, para kepala wilayah, senapati, dan beberapa orang yang mendapat tugas mendampingi jalannya sidang.
Di antara mereka duduk seorang juru tulis istana. Tugasnya sederhana tetapi penting: mencatat pembicaraan, merangkum keputusan, dan memastikan titah raja tidak keliru dituliskan.
Pada suatu saat, Patih kerajaan menyampaikan pertimbangan mengenai kebijakan baru. Ia berbicara dengan tenang, menjelaskan alasan, risiko, dan akibat yang mungkin timbul.
Belum selesai sang patih menyampaikan pendapat, juru tulis itu tiba-tiba menyela.
“Pendapat Patih itu kurang tepat. Mengapa tidak dipikirkan dari sudut pandang yang lain?” katanya, dengan nada yang terdengar seperti sedang menguji dan menghakimi.
Ruangan mendadak hening.
Bukan karena pertanyaan itu tidak boleh diajukan. Bukan pula karena seorang juru tulis dilarang memiliki pikiran sendiri. Namun, cara dan waktunya membuat orang-orang di ruangan itu saling berpandangan.
Sang patih berhenti sejenak. Ia bisa saja menjawab, tetapi memilih menahan diri. Ia tidak ingin sebuah sidang penting berubah menjadi adu ego.
Prabu Yudhistira memperhatikan kejadian itu. Setelah beberapa saat, ia berkata,
“Anakku, pintu pasewakan memang terbuka bagi siapa pun yang mendapat tugas hadir. Tetapi kehadiran tidak serta-merta menjadikan setiap orang berhak mengambil alih pembicaraan. Ada tata cara yang harus dijaga agar musyawarah tetap bermartabat.”
Juru tulis itu menunduk, tetapi Semar yang sejak tadi duduk di sisi ruangan kemudian menyampaikan wejangan.
“Gusti, hamba kira ada yang perlu dibedakan. Orang kecil bukan berarti tidak boleh bicara kepada orang besar. Jika orang kecil melihat kekeliruan, ia bahkan berkewajiban mengingatkan. Namun, keberanian tanpa tata krama dapat berubah menjadi kesombongan. Dan jabatan tinggi tanpa kesediaan mendengar dapat berubah menjadi keangkuhan.”
Semar melanjutkan,
“Yang perlu dipahami bukan hanya siapa yang boleh berbicara, tetapi bagaimana ia berbicara, kapan ia berbicara, dan untuk tujuan apa ia berbicara. Jangan sampai seseorang mengira bahwa karena diberi tempat duduk di ruang para pemimpin, ia lalu memiliki kewenangan yang sama untuk mengatur jalannya pertemuan.”
Prabu Yudhistira mengangguk.
“Benar, Semar. Dalam kerajaan yang baik, kritik tidak boleh dibungkam. Tetapi setiap orang juga harus memahami tanggung jawab dan perannya. Musyawarah bukan panggung untuk menunjukkan siapa yang paling berani, melainkan tempat mencari keputusan terbaik.”
Ketika kisah lama bertemu keadaan sekarang
Pasewakan agung itu mungkin terasa jauh dari kehidupan kita. Namun, suasananya tidak asing. Di banyak organisasi, rapat pimpinan dihadiri pula oleh staf atau sekretariat yang bertugas mencatat, menyiapkan bahan, dan membantu kelancaran pertemuan.
Kehadiran staf dalam forum tersebut adalah bagian dari kepercayaan organisasi. Mereka bisa memperoleh informasi penting, memahami arah kebijakan, bahkan melihat langsung bagaimana keputusan dibuat.
Tetapi ada satu hal yang tidak boleh tertukar: akses terhadap forum bukan berarti kewenangan untuk mengambil alih forum.
Seorang staf tetap memiliki hak untuk bertanya, mengklarifikasi, menyampaikan data, dan memberikan masukan. Bahkan, organisasi yang sehat justru membutuhkan keberanian staf untuk mengingatkan apabila ada kekeliruan.
Namun, menyela pembicaraan tanpa alasan mendesak, mempertanyakan pimpinan dengan nada merendahkan, atau mengubah forum menjadi ajang menguji seseorang bukanlah bentuk keberanian profesional. Itu adalah persoalan etika komunikasi dan pemahaman terhadap tata kerja organisasi.
Sebaliknya, jabatan juga bukan tameng untuk menolak pertanyaan. Seorang kepala departemen harus siap mempertanggungjawabkan pendapat dan keputusannya. Menghormati struktur tidak sama dengan meniadakan ruang dialog.
Empat hal yang seharusnya berjalan bersama
- Keberanian: berani menyampaikan pendapat, termasuk ketika berbeda pandangan.
- Etika: memahami cara, waktu, dan konteks yang tepat untuk berbicara.
- Tata krama: menghormati orang lain tanpa harus kehilangan sikap kritis.
- Kewenangan: memahami batas tanggung jawab dan peran masing-masing dalam organisasi.
Organisasi yang matang tidak mengukur kualitas seseorang semata-mata dari tinggi rendahnya jabatan. Namun, organisasi juga tidak dapat berjalan baik apabila setiap orang merasa berhak mengambil alih peran orang lain.
Penutup: Jangan keliru memahami tempat duduk
Ada perbedaan antara diberi kesempatan hadir dan diberi mandat untuk memimpin pembicaraan. Ada perbedaan antara menyampaikan kritik dan merendahkan orang yang sedang berbicara.
Semar mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan bukan terletak pada kerasnya suara, melainkan pada kemampuan menempatkan diri.
Jangan sampai karena diberi tempat duduk di ruang para pemimpin, seseorang lupa bahwa ia datang untuk menjalankan tugas, bukan untuk mengambil alih kehormatan.
Sebab, dalam sebuah organisasi, yang membuat seseorang dihormati bukan semata-mata kursi yang didudukinya, melainkan sikap, tanggung jawab, dan kebijaksanaan yang dibawanya.
Cerita Angin — sebuah kisah reflektif. Tokoh dan peristiwa dalam cerita ini merupakan penggambaran alegoris, bukan kutipan dari satu lakon pakem tertentu.




