Beranda

Education

Penelitian dan Jurnal Palsu, Mirip Kasus...

Penelitian dan Jurnal Palsu, Mirip Kasus Ijazah Palsu

Ijazah palsu dan jurnal predator sebenarnya satu keluarga kecurangan yang sama. Kenali ciri-cirinya, dan kenali juga pola DARVO yang sering muncul begitu kecurangan itu mulai ketahuan.

Penelitian dan Jurnal Palsu, Mirip Kasus Ijazah Palsu
4 dibaca
Belum ada penilaian

Kalau selama ini "ijazah palsu" terasa seperti bentuk kecurangan akademik yang paling sering jadi berita, ada satu saudara kembarnya yang sebenarnya sama merusaknya, tapi lebih jarang dibahas secara terbuka: penelitian dan jurnal palsu. Bedanya cuma di kostum. Ijazah palsu memalsukan bukti bahwa seseorang pernah menempuh pendidikan. Jurnal predator dan penelitian abal-abal memalsukan bukti bahwa seseorang pernah menghasilkan karya ilmiah yang teruji. Dua-duanya sama-sama soal mengambil pengakuan tanpa melalui proses yang semestinya.

Yang membuat kasus penelitian atau jurnal palsu lebih rumit dari ijazah palsu adalah satu hal: ijazah palsu relatif gampang dicek — tinggal telusuri ke kampusnya, tanya apakah orang itu benar terdaftar dan lulus. Jurnal palsu tidak sesederhana itu, karena pelakunya menyamar di balik sesuatu yang kelihatannya sah: nomor ISSN, nama jurnal yang terdengar ilmiah, bahkan logo indeksasi yang dipajang seolah-olah asli.

Kenali Dulu Musuhnya: Ciri-Ciri Jurnal Predator

Beberapa tanda yang paling sering muncul pada jurnal predator atau penelitian abal-abal:

  • Proses review super cepat — naskah diterima dalam hitungan hari, bahkan jam, padahal peer review yang serius wajar makan waktu berbulan-bulan.
  • Klaim indeksasi palsu — logo Scopus atau Sinta dipajang di website, tapi begitu dicek langsung ke sinta.kemdikbud.go.id atau scopus.com, jurnalnya tidak pernah benar-benar terdaftar di sana.
  • Biaya yang disembunyikan di awal — nominal biaya publikasi baru muncul setelah naskah "diterima," bukan sebelum submit.
  • Dewan editorial yang mencurigakan — nama-nama peneliti dicatut tanpa izin, atau tidak bisa ditelusuri jejak akademiknya sama sekali.
  • Scope jurnal terlalu luas — satu jurnal menerima naskah dari semua bidang ilmu sekaligus, dari kedokteran sampai sastra, tanda tidak ada kurasi keilmuan yang serius.

Semua tanda ini sebenarnya bisa dicek sendiri, dan itulah intinya: kebenaran soal jurnal predator selalu bisa diverifikasi lewat data resmi, bukan lewat siapa yang paling meyakinkan bicara.

Ini Bukan Soal Oknum, Tapi Soal Skala

Yang bikin isu ini serius bukan karena satu-dua kasus terpencil, tapi karena skalanya. Riset yang dipublikasikan The Conversation Indonesia menemukan bahwa 8 dari 10 guru besar di Indonesia terindikasi pernah menerbitkan artikel di jurnal predator. Investigasi Tempo bahkan melacak jaringan penerbit jurnal predator ini sampai ke Malaysia dan Inggris, lengkap dengan pola kolusi bersama sejumlah asesor di lingkungan Kementerian Pendidikan yang meloloskan berkas-berkas bermasalah.

Salah satu pemicunya adalah tekanan target: pemerintah pernah menetapkan target 20 persen dosen bergelar guru besar, sementara realitasnya saat itu baru sekitar 2 persen. Tekanan angka seperti ini, kalau tidak diimbangi pengawasan yang ketat, membuka celah besar bagi jalan pintas — termasuk lewat jurnal predator.

Ketika Ketahuan, Polanya Nyaris Selalu Sama

Ini bagian yang paling relevan dengan keresahan banyak orang soal kasus-kasus seperti ini: begitu ada yang mempertanyakan keaslian sebuah penelitian atau gelar akademik, pola responsnya sering banget mengikuti skrip yang sama. Dalam psikologi, pola ini punya nama: DARVO — Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Istilah ini diperkenalkan psikolog Jennifer J. Freyd sejak 1997, awalnya untuk menjelaskan respons pelaku kekerasan ketika dihadapkan pada tuduhan, tapi polanya berlaku luas di banyak konteks, termasuk sengketa akademik.

Cara kerjanya tiga langkah. Pertama, menyangkal — menolak mentah-mentah bahwa ada yang salah, tanpa menunjukkan bukti tandingan. Kedua, menyerang — kredibilitas pihak yang mempertanyakan diserang balik, dituduh punya motif jahat atau dendam pribadi. Ketiga, membalik posisi korban dan pelaku — pihak yang awalnya diminta pertanggungjawaban tiba-tiba tampil sebagai "korban," sementara yang mempertanyakan tadi berubah seolah-olah jadi pelaku fitnah.

Kalau prosesnya berhenti di sini, publik yang tidak sempat menelusuri detail biasanya ikut termakan — bukan karena bodoh, tapi karena narasi "saya dizalimi" secara emosional jauh lebih mudah dipercaya ketimbang duduk lama-lama mengecek data indeksasi jurnal.

Yang Lebih Berbahaya: Ketika Pimpinan Ikut Bermain, atau Malah Diam

DARVO pada level individu saja sudah cukup merusak. Tapi pola ini jadi jauh lebih berbahaya ketika naik ke level institusi — ketika para petinggi dan pimpinan yang seharusnya jadi pihak paling netral untuk mencari kebenaran, malah ikut ambil peran yang salah. Setidaknya ada dua bentuknya.

Yang pertama, pimpinan ikut menjadi provokator: alih-alih memfasilitasi investigasi yang adil, mereka justru memakai posisi dan pengaruhnya untuk menekan pihak yang mengungkap masalah, menggiring opini internal, atau diam-diam melindungi pihak yang diduga bermasalah karena alasan relasi maupun kepentingan. Ini pada dasarnya DARVO yang sama, hanya dijalankan dengan kekuatan institusi di belakangnya — yang membuatnya jauh lebih efektif membungkam.

Yang kedua, justru sebaliknya: memilih diam. Ini yang tercatat dalam investigasi Tempo soal skandal guru besar — pucuk pimpinan Kementerian Pendidikan saat kasus ini mencuat disebut cenderung tidak banyak bertindak, membiarkan pola manipulasi berlangsung bertahun-tahun di depan mata. Diam seperti ini sering disalahartikan sebagai sikap netral, padahal dalam situasi di mana ada dugaan kecurangan yang jelas-jelas butuh diusut, diam sama saja dengan memihak status quo — memihak pihak yang diuntungkan oleh tidak adanya kepastian.

Dua-duanya, baik jadi provokator maupun memilih diam, punya efek akhir yang sama: mengirim pesan ke semua orang bahwa mempertanyakan kecurangan itu berisiko, sementara melakukan kecurangan itu relatif aman selama tidak ketahuan. Kalau pesan seperti ini yang tertanam, jangan heran kalau angka seperti "8 dari 10" tadi terus muncul.

Kembali ke Bukti, Bukan ke Siapa yang Paling Kencang Bersuara

Baik kasus ijazah palsu maupun jurnal predator sebenarnya mengajarkan pelajaran yang sama: satu-satunya cara keluar dari pola playing victim dan fitnah tanpa bukti adalah dengan keras kepala kembali ke data. Ijazah bisa dicek ke kampusnya. Jurnal bisa dicek indeksasi resminya di Sinta, Scopus, atau DOAJ. Rekam jejak akademik bisa ditelusuri lewat sitasi dan riwayat publikasi. Semua ini butuh kesabaran, dan jauh lebih membosankan dibanding narasi dramatis soal siapa menzalimi siapa — tapi hanya jalan inilah yang benar-benar sampai ke kebenaran.

Penutup

Ijazah palsu dan jurnal palsu adalah dua wajah dari masalah yang sama: pengakuan yang diperoleh tanpa melalui proses yang semestinya, dan sering kali bertahan lama justru karena dilindungi oleh kombinasi narasi playing victim di level personal, dan kebisuan atau keberpihakan di level pimpinan. Kalau ingin pola ini berhenti, keduanya harus dibongkar bersamaan — bukan cuma menuntut individu yang curang untuk jujur, tapi juga menuntut institusi di atasnya untuk berhenti diam.

Post Terkait

Forensik Digital Kasus Hoax Sekolah #5

Bagian penutup: menggabungkan timeline lintas perangkat, membangun graf penyebaran dengan networkx, menguji hipotesis al...

27 Agt 2026

Forensik Digital Kasus Hoax Sekolah #4

Bagian keempat: membaca konvensi penamaan file WhatsApp, apa yang tersisa dari EXIF setelah kompresi, perceptual hashing...

27 Agt 2026

Forensik Digital Kasus Hoax Sekolah #3

Bagian ketiga: dekripsi backup crypt15, bedah skema msgstore.db pada Android dan ChatStorage.sqlite pada iOS, konversi t...

27 Agt 2026

© 2026 Yowisben. Semua hak dilindungi.

Powered by LONTAR CMS v1.78.1